Rangkuman Materi Sejarah : Doktrin Monroe

Doktrin Monroe dibacakan oleh Presiden kelima AS James Monroe untuk melindungi Amerika dari intervensi dan penjajahan Eropa.

 

 LATAR BELAKANG

Pada awal kemerdekaannya Amerika tumbuh sebagai negara yang cenderung lemah dan belum memiliki posisi penting di mata dunia. Pasca kemerdekaannya pada tahun 1776, Amerika melihat adanya bahaya yang mengancam keamanannya akibat Perang Napoleon yang mengimpikan penguasaan utuh atas seluruh wilayah Eropa. Negara Rusia, Prusia, Inggris, dan Austria sontak hadir menjadi The Great Powers; raksasa baru yang terbangun karena usikan berdarah yang dilakukan oleh Napoleon. Berbagai pemberontakan di banyak negara berusaha dipadamkan oleh The Great Powers, termasuk Italia dan Yunani. Melihat hal ini, Amerika semakin gemetar; takut jika pada masanya akan ikut diberangus oleh negara-negara Eropa

 Doktrin Monroe (Monroe Doctrine) adalah asas politik luar negeri Amerika Serikat yang terkandung dalam pesan Presiden Monroe kepada Kongres tahun 1823. Doktrin berawal dari dua masalah diplomatik, yaitu pertempuran secara kecil-kecilan dengan Rusia mengenai pantai barat laut Amerika Serikat dan kekhwatiran bahwa Aliansi Suci (Rusia, Austria, Prusia) akan mencoba menguasai kembali negara-negara Amerika Latin yang baru saja melepaskan diri dari Spanyol. Menteri Luar Negeri Inggris menghendaki pengiriman pernyataan bersama Inggris – Amerika kepada negara-negara anggora Aliansi Suci, tetapi Amerika bersikeras bertindak sendiri dan menyusun doktrin tersebut yang mengandung 2 hal penting, yaitu:

1. Tidak diperbolehkan kolonisasi baru di Amerika Utara dan Selatan.
2. Tidak akan diizinkan campur tangan negara-negara Eropa dalam persoalan-persoalan yang dihadapi negara-negara Amerika.

Dikeluarkannya Doktrin Monroe ini, maka upaya negara-negara Eropa untuk menjajah atau melakukan campur tangan terhadap negara-negara di benua Amerika akan dipandang sebagai agresi, sehingga AS akan turun tangan. Akan tetapi, Amerika Serikat tidak akan mengganggu jajahan Eropa yang sudah ada. Doktrin ini diterapkan setelah sebagian besar jajahan Spanyol dan Portugal di Amerika Latin telah merebut kemerdekaannya.

Doktrin Monroe intinya adalah “America for the Americans” yang berarti politik isolasi, artinya negara-negara di luar Amerika jangan mencampuri soal-soal dalam negeri Amerika dan sebaliknya Amerika tidak akan ikut dalam soal-soal di luar Amerika. Doktrin Monroe dapat juga diartikan sebagai Pan-Amerikanisme, yaitu seluruh negara-negara di Amerika harus merupakan satu keluarga Bangsa Amerika di bawah pimpinan Amerika.

Doktrin Monroe merupakan kebijakan luar negeri yang terkenal pada masa pemerintahan Presiden James Monroe. Doktrin ini lahir muncul pada tanggal 2 Desember 1823. Pada saat itu Presiden Monroe melarang segala tindakan campur tangan negara-negara Eropa terhadap Amerika Serikat. Doktrin ini juga menegaskan bahwa Amerika Serikat akan bersikap netral terhadap segala konflik-konflik yang mungkin akan muncul di Eropa pada masa yang akan datang. Doktrin ini tidak secara langsung menjadi doktrin nasional. Namun baru pada tahun 1840 doktrin ini mulai diperhitungkan setelah terjadi beberapa peristiwa seperti upaya Inggris dan Prancis untuk melibatkan diri dalam aneksasi Texas, serta perselisihan Inggris di Oregon dan keterlibatannya di California.

 Dalam sejarahnya doktrin ini dikeluarkan untuk menanggapi intervensi dari negara-negara Eropa ke wilayah Amerika Serikat seperti Rusia yang mencoba menebarkan pengaruhnya di Alaska, Amerika Tengah, dan Selatan serta adanya kebangkitan kolonialisme dari Spanyol. Juga termasuk Inggris yang mulai menebarkan pengaruhnya di wilayah Amerika. Dikeluarkannya deklarasi atau doktrin ini sesunggunya merupakan monopoli Amerika Serikat untuk menguasai Amerika Selatan dan Tengah. Dan pada akhirnya doktrin ini juga digunakan oleh Presiden Amerika Serikat seperti John Quincy Adams dan Franklin D. Roosevelt.

  Negara-negara di Eropa menunjukkan reaksi yang tidak terlalu senang dengan isi  Doktrin Monroe, bahkan Quadruple AlHance merumuskan perencanaan untuk inteRvensi bersama ke wilayah Amerika Latin. Sedangkan Inggris,  walaupun  tidak senang tetapi juga tidak rela ketika Quadruple Alliance mendominasi Amerika Latin. Negara Amerika Latin sendiri menyambut baik doktrin Monroe. Bahkan Argentina, Brazil' Chili' Columbia dan Meksiko ingin mengadakan pedanjian kerjasama pertahanan  dengan Amerika Serikat (AS) untuk membendung intervensi Eropa. Namun  jawaban  yang diterima dari AS melalui Menlu AS John Quincy Adams adalah bahwa  AS belum mampu memberikan perlindungan bersenjata dan hanya mengharapkan pengertian dari  Negara-negara Eropa. Jadi dalam hal ini, yang membuat Doktrin Monroe  mempunyai  efek bukanlah kekuatan AS. tetapi adanya persaingan Inggris dengan  Quadruple Alliance.

Real Story about Doktrin Monroe   

Berawal saat Menteri Luar Negeri Inggris George Canning mengusulkan deklarasi bersama AS-Inggris yang akan melarang aksi intervensi di Amerika terutama oleh Perancis dan Spanyol. Presiden AS kelima kala itu James Monroe , beserta mantan presiden dan mantan Presiden James Madison dan Thomas Jefferson setuju dengan gagasan Canning. Namun, Menteri Luar Negeri AS John Quincy Adams di depan pertemuan kabinet AS pada 7 November 1823 tegas menentang usulan Canning. Adams berpendapat AS harus mengeluarkan kebijakan sendiri ketimbang harus berkoalisi dengan Inggris.

Usaha Adams tidak sia-sia. Ia berhasil meyakinkan kabinet untuk mengeluarkan kebijakan independen yang ia inginkan. Dalam sebuah catatan harian Adams, ia menginginkan bahwa AS sungguh-sungguh memprotes campur tangan kekuatan Eropa di Amerika Latin. Sebaliknya, AS juga tidak akan ikut campur urusan di Eropa.

Pada 2 Desember 1823, amanat Adams dibawakan oleh James Monroe saat kongres tahunan yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Monroe sebagai sebuah produk kebijakan luar negeri AS.

Isi dari Doktrin Monroe berisi dari pemikiran Adams yang berupa  empat prinsip dasar. Dua yang pertama isinya janji AS bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam urusan negara-negara Eropa, baik itu perang atau politik internal. AS tidak akan mengganggu perusahaan-perusahaan kolonial Eropa yang masih ada. Sebagai gantinya, Belahan Bumi Barat (Amerika) tidak lagi terbuka untuk dikolonisasi oleh Eropa. Setiap upaya dari kekuatan Eropa untuk menjajah wilayah Belahan Barat akan dipahami AS sebagai tindakan agresi.

Doktrin Monroe dipandang oleh Amerika Latin sebagai bentuk dukungan atas kemerdekaan lepas dari pengaruh Eropa. Namun, meski melarang kekuatan Eropa untuk kembali menyambangi benua Amerika, saat itu AS sebenarnya tidak punya kekuatan militer untuk menegakkan Doktrin Monroe. Mereka masih menggantungkan kekuatan armada Angkatan Laut Inggris untuk melindungi Amerika Latin. Alhasil kebijakan Monroe itu tidak begitu dianggap penting oleh Eropa hampir selama 30 tahun, .

Saat Inggris menduduki Kepulauan Falkland di ujung selatan Amerika Latin pada 1833, AS tidak berkutik menentang aksi tersebut. Begitu pulau dengan perambahan Inggris di beberapa kawasan Amerika Latin.

Di era Presiden James Knox Polk, ia pernah kembali menegaskan prinsip Doktrin Monroe ketika memperingatkan Inggris dan Spanyol pada 1845 dan 1848 untuk tidak membikin pangkalan di Oregon, California, dan Semenanjung Yucatán di Meksiko. Di akhir Perang Sipil (1861-1865) AS juga menekan Perancis agar mengakhiri intervensi di Meksiko.



Lama kelamaan Doktrin Monroe menjelma menjadi alat penindasan.

Berawal dari berjalannya waktu dan membesarnya kekuatan AS, interpretasi Doktrin Monroe menjadi semakin liar. Namun, sebenarnya ini tidak begitu mengejutkan manakala melihat maksud Adams yang mencetuskan Doktrin Monroe demi menyingkirkan Eropa dari Amerika Latin dan pada gilirannya memperlancar agenda ekspansionis AS atas Amerika Latin.

Dalam catatan Michigan State University, ketika Meksiko menolak pembelian tanah yang sekarang dikenal sebagai wilayah California, Oregon, New Mexico dan Southwest oleh Amerika Serikat, Presiden James Knox Polk mengerahkan militer ke Meksiko untuk memaksakan kehendak dan berujung Perang Meksiko – Amerika (1846 – 1848).

Doktrin Monroe juga bukanlah dokumen pertama yang menampilkan keinginan AS memiliki lebih banyak tanah. Pada 1803, AS melakukan pembelian tanah besar-besaran terhadap wilayah Louisiana seluas 828.000 mil persegi yang kemudian dikenal dengan istilah Pembelian Lousiana. Wilayah tersebut sebelumnya dikoloni oleh Perancis.

Pada 1904 Doktrin Monroe makin menjadi alat intervensi ketika Presiden Theodore Roosevelt menambahkan "Roosevelt Corollary" ke Doktrin Monroe. Itu mendefinisikan bahwa intervensi AS ke urusan dalam negeri Amerika Latin diperlukan demi menjaga keamanan nasional.

Dalam kacamata AS, mereka menginginkan negara-negara tetangga punya iklim politik yang stabil, tertib, sejahtera serta terus menjalin kerja sama. Walhasil, hal inilah yang dipakai untuk membenarkan intervensi AS di Kuba, Haiti, Nikaragua, Republik Dominika dan banyak lagi.

John Henry Coatsworth sejarawan Amerika Latin dari Columbia University merinci, dalam waktu kurang dari seratus tahun (1898 - 1994), pemerintah AS sudah melakukan intervensi setidaknya sebanyak 41 kali untuk mengubah arah kebijakan pemerintahan di Amerika Latin.

Dari 41 kasus, 17 di antaranya merupakan intervensi langsung, yang melibatkan kekuatan militer AS, agen intelijen, atau warga lokal yang dipekerjakan oleh lembaga pemerintahan AS. Dalam 24 kasus lainnya, pemerintah AS memainkan peran tidak langsung. Artinya, aktor lokal memainkan peran utama, tetapi tidak akan bertindak atau tidak akan berhasil tanpa dorongan dari pemerintah AS.

Ini belum termasuk upaya intervensi AS yang gagal ketika menggulingkan suatu pemerintahan di Amerika Latin dan kasus di mana AS bertindak melindungi rezim pemerintahan tertentu agar tidak digulingkan.

Tindakan AS mengintervensi banyak negara di Amerika Latin umumnya untuk kepentingan politik dan ekonomi. AS berperan penting dalam pendirian perusahaan monopolis The United Fruit Company (UFCO) yang menguasai lahan pertanian di wilayah Karibia dan berkongsi dengan penguasa lokal.

Demikian halnya dengan motif politik di mana sejak memasuki era Perang Dingin, Washington terus ikut campur dalam urusan penegakan pemerintahan anti-komunis di negara-negara Amerika Latin yang dapat mengganggu agenda AS, yang semula berawal dari Doktrin Monroe.

Kesimpulan  

Doktrin Monroe adalah doktrin yang menyatakan Benua Amerika ialah milik bangsa-bangsa Amerika dan tidak ada pemerintahan selain bangsa Amerika yang boleh berkuasa di benua ini, terutama Amerika Serikat.Sebaliknya, Amerika juga berjanji tidak akan mencampuri urusan Eropa.
Deklarasi itu dijalankan dengan tegas oleh AS sehingga negara-negara Eropa terpaksa menerimanya.
Di dalam deklarasi ini juga sangat ditekankan mengenai pembentukan koloni baru bagi AS.
Dengan dikeluarkannya deklarasi tersebut, AS dipandang memonopoli penjajahan di Amerika Selatan dan Tengah.